Alamak.. Sony Diretas, Berapa Kerugiannya ?

Sony Pictures Entertainment (SPE) diperkirakan akan mengalami kerugian yang besar akibat serangan peretasan oleh "Guardian of Peace" (GOP) beberapa waktu lalu.

Studio film Hollywood milik perusahaan elektronik Sony, seperti KompasTekno kutip dari Reuters, Selasa (10/12/2014), diprediksi harus mengeluarkan biaya hingga 100 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun.

Biaya sebesar itu harus dikeluarkan oleh SPE untuk membayar kegiatan penyidikan kasus peretasan ini, perbaikan atau pergantian komputer, dan pencegahan dari serangan cyber yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Hilangnya produktivitas selama serangan cyber dari GOP juga akan diperhitungkan.

Prediksi besaran biaya kerugian tersebut dikeluarkan oleh seorang ahli keamanan yang tidak disebutkan namanya. Ahli ini dikatakan pernah mempelajari serangan cyber ke produk Sony lainnya, Playstation Network, di tahun 2011 lalu.

Kala itu, Sony dikatakan harus mengeluarkan uang sebesar 171 juta dollar AS akibat serangan ke jaringan Playstation tersebut. Nilai kerugian SPE sendiri diprediksi tidak akan setinggi itu karena tidak melibatkan data konsumen Sony.

Senada dengan ahli keamanan siber tersebut, Jim Lewis, ahli riset senior di Center for Strategic and International Studier, memprediksi bahwa beban kerugian Sony dapat membengkak hingga 100 juta dollar AS. Ia juga mengungkapkan, butuh waktu sekitar enam bulan setelah serangan untuk mengetahui total kerugian.

Hingga saat ini, Sony masih belum secara resmi mengungkapkan besarnya kerugian akibat serangan cyber tersebut.

Sebelumnya diberitakan bahwa server milik Sony diretas oleh sebuah kelompok bernama GOP. Serangan GOP konon menumbangkan sistem komputer Sony Pictures di seluruh dunia selama beberapa hari.

Pelaku mengaku mendapat bantuan "orang dalam" dalam melakukan aksinya, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana proses serangan dilakukan.

Kelompok tersebut diketahui berhasil mengambil beberapa dokumen penting perusahaan, seperti paspor para artis, kumpulan e-mail, laporan keuangan, film-film, dan kumpulan password server.

Jati diri dan asal-muasal dari GOP hingga kini masih belum jelas. Sebelumnya diduga bahwa grup itu merupakan kaki tangan pemerintah Korea Utara, namun negeri dengan sistem pemerintahan komunis itu membantah terlibat dalam serangan terhadap Sony Pictures.

Siti Nurbaya, Tolak Keinginan Menteri Susi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan tak semua kewenangan di kementeriannya yang diminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bisa dipenuhi. Namun, kata dia, bukan tak ada solusi untuk permintaan itu.

“Iya (ada kewenangan yag tidak bisa dialihkan), karena di UU Kehutanan (beberapa hal itu) tanggung jawabnya ada di Kehutanan,” kata Siti, Jakarta, Selasa (9/12/2014). Dia menyebutkan, di antara permintaan Susi yang tak bisa dia penuhi adalah pengalihan kewenangan untuk pengelolaan ikan napoleon, arwana, penyu, dan hutan bakau (mangrove). 

Siti menegaskan, segala sesuatu yang tertulis di UU Kehutanan tidak bisa dialihkan kewenangannya ke instansi lain, begitu pula sebaliknya. Adapun hal-hal yang tak tertulis di dalam UU, ujar dia, masih ada kemungkinan untuk dialihkan kewenangan penanganannya. 

Meski demikian, Siti mengatakan ada jalan tengah yang bisa ditempuh bila Susi ingin memberdayakan sumber daya hayati yang penanganannya ada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Saya baca di dokumennya itu (ikan napoleon dan lainnya itu) bukan termasuk yang bisa (dialihkan). Tapi saya ada caranya, yakni dengan piagam kerja sama saja. Kan yang penting bukan kewenangannya, yang penting pelaksanaannya,” papar Siti.

Siti menuturkan, contoh kerja sama yang sudah lama berlangsung antara kementeriannya dan kementerian Susi adalah pengelolaan taman nasional. Sejak 2008, kata dia, ada delapan taman nasional yang ditangani bersama oleh dua kementerian tersebut. “Terumbu karang bisa dialihkan ke KKP karena tidak (tertulis) tekstual di UU Kehutanan," imbuh Siti.

Masih merujuk pada beragam UU yang berlaku sampai saat ini, Siti memastikan penanganan pulau terluar yang tak punya wilayah dalam kategori hutan dapat dialihkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun pulau terluar yang punya wilayah berkategori hutan, ulang dia, dapat ditangani bersama lewat mekanisme kerja sama.

KontraS: Pernyataan Menko Polhukam Tedjo Kecelakaan Sejarah

omisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menganggap pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhi Purdijatno terkait penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) sebagai kecelakaan sejarah.
"Pernyataan Menko Polhukam ini kecelakaan sejarah bagi rezim Jokowi-JK," kata Ferry Kusuma selaku Kepala Divisi Pemantauan Impunitas di Kantor KontraS, Menteng, Jakarta, Kamis (4/12/2014). [BACA: Korban Pelanggaran HAM Ikut Mengecam Tedjo].
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak lepas dari kurang transparannya Joko Widodo dalam menunjuk menteri dalam Kabinet Kerja.
Akibatnya, visi misi Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak didukung oleh menteri-menterinya.
"Mereka (menteri) tidak paham tentang penyelesaian kasus HAM berat.
Saya merekomendasikan dilakukan penelaahan kasus HAM karena saya tidak yakin mereka mengecek meski telah kami sampaikan melalui Rumah Transisi beberapa waktu lalu," kata Ferry.
Sebelumnya Menko Polhukan mengeluarkan pernyataan tentang penyelesaian kasus HAM masa lalu. Pernyataan tersebut langsung mendapat kecaman dari keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu.
"Yang lalu kan sudah, rekonsiliasi ini kita lanjutkan. Jangan mundur lagi ke belakang. Negara perlu makmur ke depan, bukan hanya mencari salah di sana-sini. Jadi ayo perbaiki bangsa ke depan,"kata Tedjo pada hari Senin, 1 Desember 2014.
Selain KontraS, pernyataan Tedjo tersebut juga dikecam oleh keluarga korban.
Diantaranya Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 (YPKP 65), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru, Ikatan Keluarga Korban Indonesia, Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung, Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok serta komunitas korban dari Aceh.

JK Sebut HAM Bukan Cuma Urusan Meminta Hak

Rabu ini (10/12), adalah perayaan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK mengingatkan bahwa HAM bukan hanya hak pribadi yang tertera dalam konstitusi. Karena harus mempertimbangkan kewajiban juga selain hak.
Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014), JK mengatakan bahwa orang terkadang melupakan kewajibannya, dan lebih ingin memperjuangkan hak nya.
"Sering orang lupakan itu. Katakanlah memang hak kita untuk mengeluarkan pendapat, tapi mengeluarkan pendapat itu tidak boleh melanggar hukum," katanya.
Selain itu banyak juga aksi-aksi pemblokiran jalan untuk menyatakan pendapatnya, namun hal itu merugikan orang lain yang juga punya hak yang sama menggunakan jalan tersebut.
"Jadi HAM itu jangan hanya hak, tapi kewajiban juga," tandasnya.

Agung Laksono umumkan ketua fraksi Partai Golkar di DPR/MPR

Di sela pengumuman ketua fraksi Golkar di DPR/MPR itu, Agung menegaskan bahwa Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih.

Dua pembunuh Ade Sara divonis 20 tahun penjara

Hukuman berat yang dijatuhkan majelis hakim itu disambut tangis oleh kerabat Hafitd dan Syifa.